Undang-undang  No.  18  tahun  2012 tentang  Pangan menyebutkan  bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok,  mengelola  cadangan  pangan pokok  pemerintah,  dan distribusi  pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.  Selain  itu,  dalam  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun  2014 tentang Perdagangan juga disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan  Pokok dan/atau  Barang Penting di  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  jumlah  yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

lkan  dan  hasil  perikanan  selain  merupakan  bahan  pangan  sebagaimana

dimaksud dalam UU Pangan, jug a merupakan barang kebutuhan pokok yang wajib dijamin ketersediaan barang dan kestabilan harganya oleh pemerintah, yaitu untuk jenis ikan  bandeng,  kembung dan tongkol/tuna/cakalang.  Hal  ini  diatur dalam Peraturan  Presiden No.  71  Tahun 2015 yang diubah menjadi  Peraturan  Presiden No.  59 Tahun  2020 tentang  Penetapan  dan  Penyimpanan  Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.  Berkenaan dengan hal  tersebut,  Pemerintah  akan melakukan pengawasan distribusi dari produsen hingga konsumen untuk menghindari permainan spekulan.

Berdasarkan hasil pengamatan dari tahun ke tahun, secara umum kebiasaan atau euforia masyarakat Indonesia menjelang hari besar dan keagamaan nasional yaitu mengkonsumsi bahan pangan termasuk ikan segar dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan konsumsi harian pada hari biasa. Kondisi tersebut menyebabkan fluktuasi harga bahan pangan pokok yang relatif signifikan sebagai akibat dari tidak seimbangnya jumlah permintaan dan ketersediaan bahan pangan pokok  tersebut.  Untuk  itu  pemerintah  perlu  ikut  andil  dalam  mengantisipasi gejolak harga menjelang hari besar dan keagamaan nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan pemantauan ketersediaan, kebutuhan dan harga ikan pada beberapa kota besar di Indonesia.

Pemantauan ketersediaan, kebutuhan dan harga ikan  untuk komoditas ikan dilakukan  di  tingkat  pusat  dan tingkat  daerah dengan melakukan  survey atau kunjungan lapang ke pelaku usaha terkait serta analisis data primer dan sekunder yang tersedia  di  masing-masing  instansi.  Oleh  karena itu  diperlukan  adanya Laporan Pemantauan Ketersediaan, Kebutuhan dan Harga lkan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) tingkat Provinsi. Lebih rinci Laporan Pemantauan Ketersediaan, Kebutuhan dan Harga Komoditas Perikanan Menjelang Hbkn Tahun 2025 dapat diunduh dalam tautan ini.